Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva
Hamdan Zoelva terpilig menggantikan Akil Mochtar.
TBNews - Mahkamah
Konstitusi (MK) memulai babak baru. Periode 2013-2014, lembaga
peradilan ini dipimpin ketua baru, hakim konstitusi Hamdan Zoelva.
Hamdan Zoelva sebelumnya menjabat wakil ketua MK.
Hamdan menggantikan Akil
Mochtar yang dipecat Majelis Kehormatan MK karena terlibat kasus suap
sengketa pilkada dan dugaan kepemilikan narkoba.
Bekas politikus Partai Bulan Bintang itu terpilih setelah melewati putaran kedua pemilihan ketua MK, Jumat 1 November 2013. Pada putaran pertama, Hamdan memperoleh suara 4 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Disusul Ahmad Fadlil Sumadi yang memperoleh 1 suara.
Sesuai dengan aturan, calon harus mengantongi lebih dari separuh suara hakim konstitusi. Di putaran kedua, Hamdan memperoleh 5 suara, mengalahkan Arif Hidayat yang memperoleh 3 suara.
"Hamdan Zoelva terpilih menjadi ketua MK periode 2013-2016," ujar Hamdan Zoelva, yang juga menjadi Ketua Rapat Pemilihan Ketua MK.
Hamdan menghadapi beban cukup berat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap MK saat ini rendah setelah skandal suap dalam penyelesaian sengketa pilkada yang melibatkan Akil Mochtar terbongkar.
Bekas politikus Partai Bulan Bintang itu terpilih setelah melewati putaran kedua pemilihan ketua MK, Jumat 1 November 2013. Pada putaran pertama, Hamdan memperoleh suara 4 suara dan Arief Hidayat 3 suara. Disusul Ahmad Fadlil Sumadi yang memperoleh 1 suara.
Sesuai dengan aturan, calon harus mengantongi lebih dari separuh suara hakim konstitusi. Di putaran kedua, Hamdan memperoleh 5 suara, mengalahkan Arif Hidayat yang memperoleh 3 suara.
"Hamdan Zoelva terpilih menjadi ketua MK periode 2013-2016," ujar Hamdan Zoelva, yang juga menjadi Ketua Rapat Pemilihan Ketua MK.
Hamdan menghadapi beban cukup berat, mengingat tingkat kepercayaan publik terhadap MK saat ini rendah setelah skandal suap dalam penyelesaian sengketa pilkada yang melibatkan Akil Mochtar terbongkar.
Bahkan, banyak pihak
meminta semua putusan MK yang ditangani Akil Mochtar, dianulir karena
terindikasi korup. [Baca selengkapnya: Ketua Jadi Tersangka Suap, Putusan MK Ramai-ramai Diragukan]
Meski diakui Hamdan tugas ketua sangat berat di tengah situasi yang dihadapi MK saat ini, namun dia tetap optimis bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.
Hamdan mengungkapkan, dirinya dan wakilnya, Arief Hidayat, telah memikirkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan diambil ke depannya. Salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap perilaku hakim.
"Langkah kongkret yang akan kami lakukan adalah, pertama melakukan early warning (deteksi dini) dalam menjaga dan menegakkan wibawah mahkamah," jelas Hamdan.
Pekerjaan berat lain yang akan diembannya adalah menata dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas seluruh komponen yang mendukung pekerjaan mahkamah. Terutama mengenai kepaniteraan serta kesekretariatan di Mahkamah Konstitusi.
"Itulah yang paling pokok yang akan kami lakukan pada masa-masa awal ini," kata Hamdan.
Usai pemilihan, Hamdan mengatakan akan segera menyurati DPR terkait hasil pemilihan hakim MK yang baru. Menurutnya, dengan adanya pengganti Akil, maka mekanisme kerja hakim akan kembali seperti semula.
"Setelah hakim konstitusinya sudah ada, panel akan kembali ke semula, yakni tiga panel," katanya.
Sementara ketika disinggung apakah akan mendesak DPR untuk segera memilih hakim konstitusi pengganti Akil, Hamdan mengaku tidak akan melakukannya.
"Saya kira tidak perlu didesak DPR akan cepat karena ini kan perlu tambahan satu hakim. Tidak perlu didesak tapi tentu kami berharap lebih cepat lebih baik," kata Hamdan.
Buktikan politisi bisa
Meski diakui Hamdan tugas ketua sangat berat di tengah situasi yang dihadapi MK saat ini, namun dia tetap optimis bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap MK.
Hamdan mengungkapkan, dirinya dan wakilnya, Arief Hidayat, telah memikirkan beberapa langkah-langkah konkret yang akan diambil ke depannya. Salah satunya adalah dengan melakukan deteksi dini terhadap perilaku hakim.
"Langkah kongkret yang akan kami lakukan adalah, pertama melakukan early warning (deteksi dini) dalam menjaga dan menegakkan wibawah mahkamah," jelas Hamdan.
Pekerjaan berat lain yang akan diembannya adalah menata dan meningkatkan kemampuan serta kapasitas seluruh komponen yang mendukung pekerjaan mahkamah. Terutama mengenai kepaniteraan serta kesekretariatan di Mahkamah Konstitusi.
"Itulah yang paling pokok yang akan kami lakukan pada masa-masa awal ini," kata Hamdan.
Usai pemilihan, Hamdan mengatakan akan segera menyurati DPR terkait hasil pemilihan hakim MK yang baru. Menurutnya, dengan adanya pengganti Akil, maka mekanisme kerja hakim akan kembali seperti semula.
"Setelah hakim konstitusinya sudah ada, panel akan kembali ke semula, yakni tiga panel," katanya.
Sementara ketika disinggung apakah akan mendesak DPR untuk segera memilih hakim konstitusi pengganti Akil, Hamdan mengaku tidak akan melakukannya.
"Saya kira tidak perlu didesak DPR akan cepat karena ini kan perlu tambahan satu hakim. Tidak perlu didesak tapi tentu kami berharap lebih cepat lebih baik," kata Hamdan.
Buktikan politisi bisa
Terpilihnya Hamdan
Zoelva, menurut anggota Komisi III Martin Hutabarat, Jumat 1 November
2013, merupakan pertaruhan dalam mengembalikan kepercayaan publik kepada
MK. Apalagi, Hamdan berasal dari partai politik.
Salah satunya disampaikan
Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM yang berharap ketua MK bukan dari
unsur partai politik. Hal ini dinilai penting agar kasus seperti Akil
Mochtar yang berasal dari unsur politisi tidak terulang lagi. [Baca
Pukat UGM: Ketua MK Jangan dari Unsur Parpol]
"Masyarakat berharap Ketua MK tidak berlatar belakang politikus. Tapi ternyata harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK," kata Martin di Gedung DPR.
Karena itu, kata Martin, Hamdan punya tugas berat untuk membuktikan bahwa hakim dari partai politik bisa memimpin MK dengan baik. "Hamdan diusulkan oleh presiden. Kalau (Hamdan) mengikuti jejak Akil, dia juga bisa mempermalukan pemerintah," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf meminta agar masyarakat tidak mendikotomikan hakim MK dengan latar belakang mereka. Apakah berasal dari partai politik, atau pun dari akademisi.
"Mahfud MD juga mantan politisi dan memiliki track record yang baik sebagai mantan Ketua MK," katanya.
Muzzamil mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan hakim MK dan mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.
"Masyarakat berharap Ketua MK tidak berlatar belakang politikus. Tapi ternyata harapan masyarakat dijawab berbeda oleh hakim MK," kata Martin di Gedung DPR.
Karena itu, kata Martin, Hamdan punya tugas berat untuk membuktikan bahwa hakim dari partai politik bisa memimpin MK dengan baik. "Hamdan diusulkan oleh presiden. Kalau (Hamdan) mengikuti jejak Akil, dia juga bisa mempermalukan pemerintah," kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Al Muzzamil Yusuf meminta agar masyarakat tidak mendikotomikan hakim MK dengan latar belakang mereka. Apakah berasal dari partai politik, atau pun dari akademisi.
"Mahfud MD juga mantan politisi dan memiliki track record yang baik sebagai mantan Ketua MK," katanya.
Muzzamil mengajak masyarakat untuk menghormati pilihan hakim MK dan mengajak semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada Ketua dan Wakil Ketua MK yang baru untuk memimpin lembaga tinggi negara itu.
"Jangan dulu dikatakan (hakim dari) partai politik buruk," kata dia.
Karier Hamdan Zoelva
Karier Hamdan Zoelva
Sebelum menjabat sebagai hakim konstitusi, ayah tiga anak ini adalah seorang politikus.
Ketika reformasi
1998-1999, bersama sejumlah tokoh ormas Islam yang tergabung dalam Forum
Ukhuwah Islamiyah (FUI), Hamdan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB).
Di partai ini, dia ditunjuk menjadi wakil sekretaris jenderal. Pada
pemilu 1999, dia terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Di PBB, Hamdan juga pernah menjabat sebagai ketua umum (2006-2008). Terakhir, Hamdan menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PBB dan wakil ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).
Selama duduk di DPR, Hamdan pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PBB (1999-2004); Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004); Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004); Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945 (2000).
Hamdan Zoelva juga bukan orang baru kemarin yang terjun di bidang hukum. Dia adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran Bandung.
Jauh sebelum terjun ke politik praktis, sejak 1987 hingga 2010, dia adalah seorang advokat. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu pernah menjadi asisten pengacara dan konsultan hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta (1987-1990).
Tahun 1990, dia menjadi salah satu pendiri Law Firm SPJH (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Hariwibowo). Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004), partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).
Hamdan juga pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dia pernah menjabat Staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan menjadi Tim Ahli Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).
Hamdan juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan Undang-Undang MK.
Bahkan, ia menjadi satu di antara anggota DPR yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi periode pertama dari unsur DPR.
MK terbentuk, Hamdan tak lantas lepas tangan. Melalui Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan para pelaku perubahan UUD 1945, ia masih berinteraksi dengan MK. Dengan posisi sekretaris, Hamdan masih tetap terus bekerja sama dengan MK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke berbagai lapisan masyarakat.
Kedekatan Hamdan dengan MK juga ditandai dengan keterlibatannya pada persidangan di lembaga itu. Pada sidang-sidang yang dia hadiri itu, Hamdan telah mencicipi berbagai kedudukan. Antara lain, mewakili DPR dalam sidang pengujian undang-undang.
Di kesempatan lain ia menjadi wakil pemerintah, mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, untuk memberikan keterangan. Pada sidang pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu, Hamdan juga pernah menjadi pemohon dan kuasa hukum pemohon.
Akil dipecat tidak hormat
Di PBB, Hamdan juga pernah menjabat sebagai ketua umum (2006-2008). Terakhir, Hamdan menjabat sebagai wakil ketua umum Dewan Pimpinan Pusat PBB dan wakil ketua Badan Kehormatan Pusat PBB (2005-2010).
Selama duduk di DPR, Hamdan pernah menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PBB (1999-2004); Wakil Ketua Komisi II DPR RI (1999-2004); Anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI Perubahan UUD 1945 (1999-2004); Wakil Ketua Komisi A Sidang Tahunan MPR RI 2000 mengenai Perubahan UUD 1945 (2000).
Hamdan Zoelva juga bukan orang baru kemarin yang terjun di bidang hukum. Dia adalah Doktor Ilmu Hukum Tata Negara, Universitas Padjajaran Bandung.
Jauh sebelum terjun ke politik praktis, sejak 1987 hingga 2010, dia adalah seorang advokat. Pria kelahiran Bima, Nusa Tenggara Barat, 21 Juni 1962, itu pernah menjadi asisten pengacara dan konsultan hukum pada Law Office OC. Kaligis & Associates Jakarta (1987-1990).
Tahun 1990, dia menjadi salah satu pendiri Law Firm SPJH (Sri Haryanti Akadijati, Poltak Hutajulu, Juniver Girsang, Hamdan Zoelva, dan Januardi S. Hariwibowo). Partner pada Law Firm Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004), partner pada Law Firm Hamdan & Januardi (2004-2010).
Hamdan juga pernah menduduki jabatan di pemerintahan. Dia pernah menjabat Staf khusus Menteri Sekretaris Negara RI (2004-2007) dan menjadi Tim Ahli Pimpinan MPR RI, mengenai Kajian Perubahan UUD 1945 (2008).
Hamdan juga tercatat sebagai salah satu tokoh yang berperan dalam perubahan UUD 1945 periode 1999-2002, sekaligus mengantarkan kelahiran Mahkamah Konstitusi. Ia menjadi anggota Panitia Khusus penyusun Rancangan Undang-Undang MK.
Bahkan, ia menjadi satu di antara anggota DPR yang terlibat dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Hakim Konstitusi periode pertama dari unsur DPR.
MK terbentuk, Hamdan tak lantas lepas tangan. Melalui Forum Konstitusi (FK), organisasi yang didirikan para pelaku perubahan UUD 1945, ia masih berinteraksi dengan MK. Dengan posisi sekretaris, Hamdan masih tetap terus bekerja sama dengan MK melakukan sosialisasi dan peningkatan pemahaman tentang UUD 1945 ke berbagai lapisan masyarakat.
Kedekatan Hamdan dengan MK juga ditandai dengan keterlibatannya pada persidangan di lembaga itu. Pada sidang-sidang yang dia hadiri itu, Hamdan telah mencicipi berbagai kedudukan. Antara lain, mewakili DPR dalam sidang pengujian undang-undang.
Di kesempatan lain ia menjadi wakil pemerintah, mendampingi Menteri Hukum dan HAM dan Menteri Sekretaris Negara, untuk memberikan keterangan. Pada sidang pengujian undang-undang maupun sengketa hasil pemilu, Hamdan juga pernah menjadi pemohon dan kuasa hukum pemohon.
Akil dipecat tidak hormat
Majelis Kehormatan
Mahkamah Konstitusi sendiri akhirnya memutuskan memecat Ketua MK
nonaktif Akil Mochtar, Jumat 1 November 2013. Ia diberhentikan secara
tidak hormat karena terbukti melanggar kode etik hakim.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.
"Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK.
Harjono menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Majelis berkeyakinan bahwa Akil telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi.
"Sanksi pemberhentian tidak hormat kepada hakim terlapor (Akil Mochtar)," ujar Ketua MKMK, Harjono, dalam ucapan putusan di gedung MK.
Harjono menuturkan sanksi tersebut dijatuhkan setelah Akil dinyatakan telah melanggar kode etik sebagai hakim konstitusi. Majelis berkeyakinan bahwa Akil telah melanggar pasal 23, pedoman dan perilaku hakim konstitusi.
"Maka sah dilakukan sanksinya pemberhentian tidak hormat," tegasnya.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.
Pertama, dalam daftar dosa Akil adalah terkait penanganan sengketa pilkada. Akil diduga bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain.
"Berdasarkan saksi, Akil Mochtar memerintahkan panitera MK menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim," kata Hakim Harjono.
Harjono menyatakan, Akil Mochtar diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.
Pelanggaran yang dilakukan oleh Akil tak hanya satu, namun bertumpuk.
Pertama, dalam daftar dosa Akil adalah terkait penanganan sengketa pilkada. Akil diduga bersalah dalam penyelesaian sengketa Pilkada Banyuasin di Sumatera Selatan dan sejumlah perselisihan pilkada di daerah lain.
"Berdasarkan saksi, Akil Mochtar memerintahkan panitera MK menetapkan putusan tanpa melalui rapat permusyawaratan hakim," kata Hakim Harjono.
Harjono menyatakan, Akil Mochtar diduga menggunakan kewenangannya sebagai hakim untuk membagi perkara antara panelnya dengan panel lain.
"Perkara pilkada dari Kalimantan lebih banyak ditangani panel Akil," ujar Harjono.
Kedua, terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Akil memiliki 15 rekening bank, sedangkan istrinya punya 5 rekening.
Ketiga, terkait narkotika yang dimiliki Akil. Mantan politikus Partai Golkar itu diduga menyimpan narkotika, yakni tiga linting ganja utuh dan satu bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau.
Keempat, terkait hobi Akil pelesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21 September 2012.
Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewah Akil. Berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Toyota Crown tidak didaftarkan ke Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki secara tidak sah. Belum lagi Akil mendadak punya tiga mobil dalam tiga bulan. [Baca selengkapnya: Dipecat, Ini Deretan Pelanggaran Etika Akil Mochtar]
Kata Harjono, keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.
Majelis Kehormatan akan langsung mengirimkan putusan ini kepada MK untuk diajukan kepada Presiden. "Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari setelah diberikan surat ini," katanya.
Kedua, terkait rekening dan transaksi tak wajar yang dimiliki Akil. Akil memiliki 15 rekening bank, sedangkan istrinya punya 5 rekening.
Ketiga, terkait narkotika yang dimiliki Akil. Mantan politikus Partai Golkar itu diduga menyimpan narkotika, yakni tiga linting ganja utuh dan satu bekas pakai, dua pil inex ungu dan hijau.
Keempat, terkait hobi Akil pelesir ke luar negeri. Berdasarkan keterangan saksi, Akil Mochtar sering pergi ke luar negeri dengan keluarga ajudan dan sopir tanpa pemberitahuan pada Sekjen MK, termasuk ketika ke Singapura pada 21 September 2012.
Kelima, terkait kepemilikan mobil-mobil mewah Akil. Berdasarkan surat keterangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Toyota Crown tidak didaftarkan ke Ditlantas. Ada kesan mobil itu dimiliki secara tidak sah. Belum lagi Akil mendadak punya tiga mobil dalam tiga bulan. [Baca selengkapnya: Dipecat, Ini Deretan Pelanggaran Etika Akil Mochtar]
Kata Harjono, keputusan ini tidak akan berpengaruh pada proses pidana yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. "Apapun hasil akhir di KPK, tidak akan mengubah hasil keputusan majelis," ucapnya.
Majelis Kehormatan akan langsung mengirimkan putusan ini kepada MK untuk diajukan kepada Presiden. "Presiden akan menerbitkan Keppres 14 hari setelah diberikan surat ini," katanya.
0 komentar:
Posting Komentar