TB News - Ketua DPP Partai Demokrat
Sutan Bhatoegana menepis tudingan bahwa sumber dana bantuan langsung
sementara masyarakat (BLSM) berasal dari pinjaman asing yaitu Asian
Development Bank/ADB. Ia menjamin dana tersebut berasal dari rakyat dan
digunakan kembali untuk kepentingan rakyat.
"Tak ada pinjaman dari
sana (ADB), kalau ada yang bilang dari pinjaman asing, itu tidak betul.
Ini uang rakyat yang dikembalikan ke rakyat," kata Sutan, di Gedung
Parlemen, Jakarta, Senin (17/6/2013).
Ketua Komisi VII DPR ini
mengatakan, bila benar BLSM berasal dari ADB, tetap tak bisa
dipolitisiasi. "Setiap pinjaman Bank Dunia itu mereka yang ngawasin, contohnya bantuan Aceh, kita mana pegang uangnya," ujar Sutan.
Hari
ini, DPR menggelar sidang paripurna pada hari ini, Senin (17/6/2013),
dengan agenda pengesahan Rancangan APBN Perubahan 2013. Dalam draf APBN
tersebut, terdapat sejumlah dana kompensasi dari naiknya harga bahan
bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti BLSM, program beras untuk rakyat
miskin, program keluarga harapan, dan beasiswa siswa miskin.
Dari
seluruh fraksi di DPR, hanya PDI Perjuangan dan PKS yang masih konsisten
menolak kenaikan harga BBM dan pemberian BLSM. Fraksi Gerindra yang
semula menolak kemudian berubah sikap mendukung, sedangkan Fraksi Hanura
mendukung pemberian BLSM selama tidak menggunakan dana pinjaman dari
asing.
Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kamis
(13/6/2013), besaran dana untuk BLSM akhirnya disepakati menjadi Rp 9,32
triliun. Jumlah tersebut turun sekitar Rp 2 triliun karena usulan BLSM
sebelumnya adalah Rp 11,6 triliun. Penurunan itu diikuti dengan
berkurangnya waktu pemberian dari 5 bulan menjadi 4 bulan.
Ketua
Banggar DPR Achmadi Noor Supit menyatakan, mayoritas fraksi sepakat BLSM
diberikan selama 4 bulan untuk 15,5 juta keluarga miskin. Setiap kepala
keluarga mendapat Rp 150.000 perbulan setelah harga BBM bersubsidi
dinaikkan.
0 komentar:
Posting Komentar