Fadli Zon
Pertanyakan beberapa anomali logika yang mencolok.
TB News -
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon, Rabu 12 Juni 2013,
menyatakan bahwa anggaran Rp12 triliun untuk alokasi BLSM (Bantuan
Langsung Sementara Masyarakat) sudah disetujui DPR.
BLSM ini merupakan
kompensasi atas kebijakan pemerintah yang berencana menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Artinya, harga BBM subsidi akan
mengalami kenaikan.
Namun, menurut Fadli, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi itu masih dipandang tak masuk akal. "Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa harga BBM naik, tapi subsidi BBM juga naik," ujar Fadli dalam keterangan tertulis.
Fadli menjelaskan, ada beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Pertama, rencana harga premium akan dinaikkan Rp2.000 dan solar naik Rp1.000. Tetapi, subsidi BBM juga naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun. "Logikanya, harusnya alokasi subsidi BBM turun, jika harga BBM naik," kata Fadli.
Kedua, Fadli melanjutkan, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 diasumsikan pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya, terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar serta memaksa pemerintah harus menambah utang.
"Pendapatan perpajakan turun Rp53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp53,6 triliun. Akibatnya, defisit melebar dari Rp153,3 triliun menjadi Rp233,5 triliun," kata Fadli.
Untuk itu, Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM patut dikaji lagi. "Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," kata Fadli. (art)
Namun, menurut Fadli, kebijakan kenaikan harga BBM subsidi itu masih dipandang tak masuk akal. "Pada saat bersamaan, alokasi anggaran untuk subsidi BBM justru meningkat. Mengapa harga BBM naik, tapi subsidi BBM juga naik," ujar Fadli dalam keterangan tertulis.
Fadli menjelaskan, ada beberapa anomali logika yang sangat mencolok. Pertama, rencana harga premium akan dinaikkan Rp2.000 dan solar naik Rp1.000. Tetapi, subsidi BBM juga naik dari Rp194 triliun menjadi Rp210 triliun. "Logikanya, harusnya alokasi subsidi BBM turun, jika harga BBM naik," kata Fadli.
Kedua, Fadli melanjutkan, pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2013 diasumsikan pendapatan negara turun dan alokasi belanja naik. Akibatnya, terjadi defisit keseimbangan primer dan defisit total yang melebar serta memaksa pemerintah harus menambah utang.
"Pendapatan perpajakan turun Rp53,6 triliun, sedangkan belanja naik Rp39 triliun, dan belanja lain-lain naik Rp53,6 triliun. Akibatnya, defisit melebar dari Rp153,3 triliun menjadi Rp233,5 triliun," kata Fadli.
Untuk itu, Partai Gerindra mendorong rencana kenaikan harga BBM patut dikaji lagi. "Sebab, jika dilihat lebih detail, postur RAPBN-P saat ini masih ditemukan banyak anomali logika yang keliru," kata Fadli. (art)
© VIVA.co.id
0 komentar:
Posting Komentar