Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disaksikan (kanan ke kiri)
Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo
Bambang Sulisto, Menteri Perindustrian MS Hidayat, Wakil Menteri
Perdagangan Bayu Krisnamurthi dan Ketua Panitia Penyelenggara Rapimnas
Kadin 2012 Anindya N Bakrie, membuka Rapimnas Kadin, di Jakarta,
kemarin.
TB Indonesia News – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta pemerintah memprioritaskan pengembangan dunia usaha di daerah. Salah satu cara yang bisa ditempuh yakni memprioritaskan pelaksanaan proyek-proyek APBN/ APBD senilai Rp20 miliar ke bawah kepada pengusaha daerah.
Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, Kadin sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan di daerah.Pemberian proyek Rp20 miliar ke bawah kepada swasta lokal dinilai selaras dengan upaya pemerintah mendorong pembangunan melalui penguatan dunia usaha di daerah.
“Kadin bersama dunia usaha akan mendukung kebijakan yang akan mempercepat pembangunan infrastruktur agar pembangunan di daerahdaerah dapat segera terlaksana sepenuhnya,” kata Suryo saat pembukaan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta kemarin.
Rapimnas Kadin tahun ini mengangkat tema “Meningkatkan Peran Dunia Usaha untuk Membangun Daerah Dalam Rangka Mendukung Pemerataan Perekonomian Nasional”. Sementara subtema yang diangkat yaitu “Penguatan Industri dan Perdagangan Dalam Negeri untuk Peningkatan Pembangunan Ekonomi Daerah”.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono beserta sejumlah menteri hadir dalam pembukaan rapimnas tersebut. Rapimnas Kadin kali ini dibuka di Jakarta, namun penyelenggaraannya di Yogyakarta pada 2–4 Oktober 2012. Rapimnas dihadiri sekitar 1.000 peserta yang terdiri atas pengurus Kadin di 33 provinsi serta para peninjau.
Suryo menjelaskan, pengusaha daerah bisa merangkul pengusaha nasional apabila belum mampu menggarap proyekproyek itu.Adapun untuk proyek di atas Rp20 miliar bisa diserahkan kepada BUMN maupun BUMD. Suryo di hadapan Presiden SBY juga mengatakan harapannya agar dana subsidi bahan bakar minyak (BBM) dikurangi. Dana subsidi bisa dialihkan untuk pembangunan infrastruktur di daerah.
Dalam pembukaan kemarin, Presiden SBY mengingatkan kalangan dunia usaha bahwa prospek perekonomian di Indonesia pada tahun-tahun mendatang cerah.Prospek tersebut disimpulkan oleh sejumlah lembaga internasional yang kredibel dan melihat Indonesia secara objektif.“Indonesia masih bisa meningkatkan investasinya dan tidak ada studi di lembaga internasional mana pun yang mengatakan dan menyimpulkan Indonesia adalah negara gagal,”ungkap Presiden.
Presiden mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus positif di tengah ancaman krisis global harus dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis dengan tidak menyianyiakan momentum. “Mari kita perbaiki hambatan yang masih ada, yang masih cukup banyak di tingkat nasional dan tingkat daerah,”tandasnya.
Kepada para peserta rapimnas, Presiden meminta agar para pengusaha bisa terus kreatif dan cerdas dalam mencari dan menciptakan peluang bisnis di dalam negeri. Di tengah tatanan dunia yang makin mengglobal, Presiden berharap pengusaha Indonesia bisa menemukan peluang bisnis di negara lain.
“Tentu sekarang ini dunia usaha Indonesia tidak lagi hanya menjadi macan kandang karena saya ikuti banyak juga yang berkiprah pada perekonomian dunia. Kita berharap ada kerja sama yang baik antara dunia dan Indonesia menyangkut perekonomian ini,”tandasnya.
Krisis di banyak negara,lanjut Presiden,menjadi pelajaran yang harus dipetik yakni dengan memperkuat perekonomian domestik.Hal ini menurutnya juga sesuai dengan tema Kadin dalam rapimnas. “Kita tidak perlu mengikuti ideologi atau strategi pembangunan ekonomi sejumlah negara, termasuk negara-negara tetangga kita, yang bia-sanya memilih strategi export oriented,”ucapnya.
Presiden menganggap kebijakan yang hanya mengandalkan ekspor tidak tepat untuk Indonesia. Pertumbuhan Indonesia bukan hanya bergantung pada ekspor.Menurutnya, ekonomi Indonesia juga harus bergantung pada kontributor lain yang justru memiliki potensi yang besar seperti investasi dan konsumsi domestik. “Pendek kata,mari kita perkuat ekonomi domestik yang masih memiliki peluang yang sangat besar,”tambahnya.
Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) Soeharsojo mendukung usulan Kadin agar proyek Rp20 miliar ke bawah diberikan kepada kontraktor di daerah.Menurutnya, pemerintah sudah seharusnya memberi peluang kepada kontraktordidaerahmengingat hampir 6,3 juta pekerja di Indonesia berada di sektor konstruksi dengan struktur 60% merupakan pekerja kasar (buruh lepas), tenaga terlatih 30%,dan tenaga spesialis hanya 10%.
Struktur tenaga kerja di sektor konstruksi dapat diubah seandainya kontraktor di daerah diberi kesempatan untuk melaksanakan pekerjaan di daerah masing-masing. Ekonom LIPI, Latif Adam, menilai usulan Kadin untuk memprioritaskan proyek pemerintah senilai Rp20 miliar ke bawah kepada pengusaha daerah tidak efektif.
Bila direalisasikan, hal itu bisa menurunkan kualitas persaingan usaha secara umum. “Kalau saya melihat, ini justru tidak efektif. Artinya, ini bisa menciptakan dikotomi antara perusahaan swasta dan BUMN,” katanya.
0 komentar:
Posting Komentar