Penganggur di Saudi "Digaji" Rp4,8 Juta/bulan

Wanita Arab Saudi Peringati Hari Nasional.

Lebih dari sejuta penganggur di Arab Saudi, 80 persennya wanita, menerima tunjangan ini.

TB Indonesia News - Pemerintah Arab Saudi mulai beri tunjangan baru bagi lebih dari satu juta warganya yang menganggur di negeri yang kaya minyak itu. Besarnya tunjangan bulan ini meningkat 40 persen dari bulan sebelumnya, dan jauh lebih besar dari saat pertama kali diberikan akhir tahun lalu.

Melalui program "Hafiz," Kerajaan Saudi memberi subsidi 2.000 riyal atau sekitar Rp4,8 juta per bulan selama lebih dari satu tahun kepada para penganggur. Pemberian tunjangan baru ini diumumkan Raja Abdullah pada Rabu, 28 Maret 2012.

"Jumlah tunjangan bulan ini meningkat 40 persen dari bulan lalu, dan sekitar 170 persen dari Desember tahun lalu, ketika program pertama kali dimulai," kata staf Kementerian Tenaga Kerja Saudi, Khaledd al-Ajmi, seperti dilansir kantor berita Reuters.

Lebih dari 80 persen penerima tunjangan pengangguran adalah wanita. Ini membuktikan upaya pemerintah Saudi untuk menciptakan pekerjaan bagi kaum Hawa, walaupun mendapat penentangan dari kaum Ulama.

Tingkat pengangguran di Saudi sekitar 10,5 persen dari 18 juta jumlah populasi. Data Kementerian Tenaga Kerja menunjukkan, para pengangguran merugikan Saudi sekitar 5,5 miliar riyal setiap tahunnya.

Sekitar 90 persen warga Saudi bekerja di kantor pemerintahan. Sementara itu, sebanyak 90 persen lapangan kerja di sektor swasta diisi oleh pekerja asing yang jumlahnya mencapai delapan juta orang.

Menurut Menteri Tenaga Kerja Adel al-Fakeih, kerajaan perlu menciptakan tiga juta pekerjaan bagi warga Saudi pada 2015 dan 6 juta pada 2030. Untuk itu, pemerintah menerapkan sistem kuota pegawai pada perusahaan swasta, dengan perbandingan yang imbang antara karyawan asing dan pribumi.

Kendati jumlah pengangguran besar, namun perekonomian Saudi meningkat 6,8 persen tahun lalu. Kemajuan ini berkat pemasukan di sektor perminyakan. 

• VIVAnews

EKONOMI & BISNIS INTERNASIONAL SOSIAL Maret 30, 2012