Venna Melinda
"Rasanya tidak perlu dibuat aturan tertulis, meski katanya sifatnya imbauan."
TB Indonesia News - Heboh wacana larangan mengenakan rok
mini di gedung parlemen menuai tanggapan dari para politisi wanita
seperti Venna Melinda, Inggrid Kansil, dan Rieke Diah Pitaloka. Ketiga
wanita ini setuju bahwa wacana ini tidak perlu dibesar-besarkan, dan
menurut mereka banyak tugas pokok yang lebih penting dari sekedar
memperhatikan pakaian.
Menurut Venna Melinda, jika wacana itu memang benar akan dijadikan peraturan maka ia setuju saja jika bisa memperbaiki citra DPR. "Saya setuju saja, namun peraturan itu harus jelas agar tidak salah tafsir. Nggak cuma heboh di media saja," kata politikus Demokrat itu.
Tapi Venna mengingatkan, kalau tujuannya memang untuk memperbaiki citra DPR, jangan cuma rok mini yang diatur. Kebersihan WC, koridor dan lorong-lorong di DPR juga perlu diperhatikan. Belum lagi soal asap rokok yang bebas mengepul. "Masih jorok. Yang itu belum beres, udah ngomongin soal rok mini. Ini pekerjaan rumah yang panjang kalau ingin memperbaiki citra DPR, nggak cuma rok mini," ujarnya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 7 Maret 2012.
Begitu pula dengan anggota dewan yang juga pemain sinetron, Inggrid Kansil, menurutnya masyarakat tidak perlu terlalu reaktif menanggapi wacana itu. namun, jika pun ada peraturan seperti itu maka ia menyambut baik.
"Tidak perlu terlalu reaktif untuk menyikapi wacana itu. itu baru wacana di lingkungan internal DPR. Tidak terlalu penting untuk ditanggapi juga, karena itu tidak menyangkut kepentingan orang banyak. Masih banyak masalah bangsa ini yang harus diselesaikan," ujarnya.
"Tetapi kalau ada aturan itu, ya saya akan menyambut baik. Sudah sepatutnya juga untuk berpakaian santun, sesuai dengan adat ketimuran dan ini kan gedung wakil rakyat. Ya harusnya menjaga etika," katanya.
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menduga bahwa wacana ini merupakan pengalihan isu kenaikan harga BBM. Dengan lantang ia menyatakan rok mini tidak akan menyebabkan sembako naik.
"Rasanya tidak perlu dibuat aturan tertulis, meski katanya sifatnya imbauan. Rakyat mengatakan kepada saya untuk fokus pada tugas pokok sebagai anggota dewan: legislasi, bujeting dan pengawasan yang pro rakyat. Saya juga jadi menduga, apakah isu pakaian seksi atau larangan "rok mini" di DPR adalah pengalihan isu dari desakan rakyat agar DPR tolak keinginan pemerintah naikkan harga BBM," tuturnya.
Ledia Hanifa, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, menekankan pentingnya kesadaran bersama laki-laki dan perempuan di DPR untuk berperilaku terhormat. Menurutnya, isu larangan berpakaian mini di areal gedung DPR pada akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang tidak sehat ketika arahnya menjadi seolah-olah laki-laki dan perempuan saling bertikai untuk memperebutkan hak.
“Ini jelas menjadi tidak sehat kalau semua pihak hanya berpikir tentang dirinya dan “haknya” masing-masing. Padahal soal menjaga kepatutan bersikap, berperilaku, berkata-kata, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bertanggungjawab,” Kata Ledia Hanifa yang juga membidangi Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk para lelaki, misalnya, Ledia mengingatkan untuk menjaga diri tidak mengumbar pandangan, bersenda gurau yang mengarah pada omongan jorok, seksis atau melecehkan perempuan. “Seringnya kan begitu, sebagian laki-laki suka jelalatan, bercanda rada porno, seksis atau malah berkata yang merendahkan perempuan, seperti, alaah perempuan bisa apa sih. Atau kalau ada pekerjaan perempuan yang tidak beres, berkata, dasar perempuan!”
Menurut Venna Melinda, jika wacana itu memang benar akan dijadikan peraturan maka ia setuju saja jika bisa memperbaiki citra DPR. "Saya setuju saja, namun peraturan itu harus jelas agar tidak salah tafsir. Nggak cuma heboh di media saja," kata politikus Demokrat itu.
Tapi Venna mengingatkan, kalau tujuannya memang untuk memperbaiki citra DPR, jangan cuma rok mini yang diatur. Kebersihan WC, koridor dan lorong-lorong di DPR juga perlu diperhatikan. Belum lagi soal asap rokok yang bebas mengepul. "Masih jorok. Yang itu belum beres, udah ngomongin soal rok mini. Ini pekerjaan rumah yang panjang kalau ingin memperbaiki citra DPR, nggak cuma rok mini," ujarnya ketika dihubungi melalui sambungan telepon, Rabu 7 Maret 2012.
Begitu pula dengan anggota dewan yang juga pemain sinetron, Inggrid Kansil, menurutnya masyarakat tidak perlu terlalu reaktif menanggapi wacana itu. namun, jika pun ada peraturan seperti itu maka ia menyambut baik.
"Tidak perlu terlalu reaktif untuk menyikapi wacana itu. itu baru wacana di lingkungan internal DPR. Tidak terlalu penting untuk ditanggapi juga, karena itu tidak menyangkut kepentingan orang banyak. Masih banyak masalah bangsa ini yang harus diselesaikan," ujarnya.
"Tetapi kalau ada aturan itu, ya saya akan menyambut baik. Sudah sepatutnya juga untuk berpakaian santun, sesuai dengan adat ketimuran dan ini kan gedung wakil rakyat. Ya harusnya menjaga etika," katanya.
Anggota DPR dari fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, bahkan menduga bahwa wacana ini merupakan pengalihan isu kenaikan harga BBM. Dengan lantang ia menyatakan rok mini tidak akan menyebabkan sembako naik.
"Rasanya tidak perlu dibuat aturan tertulis, meski katanya sifatnya imbauan. Rakyat mengatakan kepada saya untuk fokus pada tugas pokok sebagai anggota dewan: legislasi, bujeting dan pengawasan yang pro rakyat. Saya juga jadi menduga, apakah isu pakaian seksi atau larangan "rok mini" di DPR adalah pengalihan isu dari desakan rakyat agar DPR tolak keinginan pemerintah naikkan harga BBM," tuturnya.
Ledia Hanifa, politikus dari Partai Keadilan Sejahtera, menekankan pentingnya kesadaran bersama laki-laki dan perempuan di DPR untuk berperilaku terhormat. Menurutnya, isu larangan berpakaian mini di areal gedung DPR pada akhirnya menjadi sebuah perdebatan yang tidak sehat ketika arahnya menjadi seolah-olah laki-laki dan perempuan saling bertikai untuk memperebutkan hak.
“Ini jelas menjadi tidak sehat kalau semua pihak hanya berpikir tentang dirinya dan “haknya” masing-masing. Padahal soal menjaga kepatutan bersikap, berperilaku, berkata-kata, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama bertanggungjawab,” Kata Ledia Hanifa yang juga membidangi Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Untuk para lelaki, misalnya, Ledia mengingatkan untuk menjaga diri tidak mengumbar pandangan, bersenda gurau yang mengarah pada omongan jorok, seksis atau melecehkan perempuan. “Seringnya kan begitu, sebagian laki-laki suka jelalatan, bercanda rada porno, seksis atau malah berkata yang merendahkan perempuan, seperti, alaah perempuan bisa apa sih. Atau kalau ada pekerjaan perempuan yang tidak beres, berkata, dasar perempuan!”
Sumber : VIVAnews
0 komentar:
Posting Komentar