JAKARTA-Mabes Polri
turun langsung ke lokasi demonstrasi yang berujung rusuh Sabtu lalu. Tim yang
dipimpin langsung oleh Kabareskrim Komjen Sutarman itu melakukan pengusutan
lengkap. Selain unsur Bareskrim, ada juga dari Inspektorat Pengawasan Umum,
Badan Pemeliharaan Keamanan (Baharkam) dan unsur Profesi dan Pengamanan
(Propam).
"Tim terpadu akan
bekerjasama dengan Polda NTB untuk mengurai akar masalah sampai tindakan
pembubaran terpaksa dilakukan," ujar Kadivhumas Polri Irjen Saud Usman
Nasution di Jakarta kemarin (25/12).
Hingga tadi malam pukul
22.15, para pejabat tinggi Mabes Polri masih melakukan rapat tertutup untuk
evaluasi dan merumuskan langkah berikutnya. "Kita juga menunggu laporan
dari tim di lapangan," kata Saud.
Saud memaparkan, sudah 47
orang yang dijadikan tersangka. Mereka sekarang diperiksa di Polres Bima.
"Mereka ini terdiri dari yang berdemo dan juga yang melakukan perusakan
kantor-kantor pemerintah," kata mantan Kadensus 88 Polri ini.
Polisi menolak dianggap
menyalahi prosedur dalam membubarkan demo di Sape. "Kita memakai protap
kapolri, peluru yang digunakan juga bukan peluru tajam," ujarnya. Protap
yang dimaksud Saud adalah Protap nomer I/X/ 2010 tentang penanggulangan aksi
anarkis.
Langkah proaktif untuk bernegosiasi juga sudah dilakukan. Namun hingga empat
hari, demonstran menolak membuka blokade pelabuhan. "Kami sangat
menyesalkan jatuhnya korban jiwa," katanya.
Tim Propam akan melakukan pemeriksaan jika nantinya terbukti ada anggota yang
menyalahi prosedur dalam menangani unjuk rasa. Namun, masih menunggu hasil
otopsi pasti soal sebab utama kematian. "Kalau benar ada salah prosedur
pasti kita tindak. Kapolri menjamin itu, tidak ada anggota yang kebal hukum,"
katanya.
Saud menyesalkan simpang siur informasi tentang korban tewas. Dia mengakui
banyak rumor yang menyebut korban lebih dari dua. "Silahkan pihak-pihak
yang menyebut itu memberikan bukti. Jangan asal menyebut karena ini masalah
yang sangat serius," sindirnya.
Secara terpisah, salah satu anggota tim yang kemarin sudah berada di Sape
menjelaskan, sebuah tim kecil Bareskrim sekarang sedang mencari siapa
sebenarnya penggerak aksi massa
sampai harus memblokade pelabuhan. "Kami yakin ada pihak ketiga yang
memprovokasi warga," kata perwira muda ini.
Skenario bentrok juga diduga sudah disiapkan oleh provokator ini.
"Misalnya, warga dipersenjatai dengan bom Molotov, parang, sabit, dan
sengaja melawan," katanya.
Sayangnya, petugas Brimob di lokasi terpancing. Akibatnya, bentrok tak
terhindarkan. "Kita menyelidiki apakah ada unsur kesengajaan untuk
memancing perhatian internasional," katanya.
Dari penuturan petugas di lapangan yang sudah dimintai keterangan, Bareskrim
mendapat info awal dari mana sebenarnya pihak ketiga ini. "Saya belum bisa
sebut nama atau kelompoknya, yang pasti dari luar Bima," kata sumber ini.
Di
bagian lain, kasus bentrokan polisi lawan masyarakat sipil di Pelabuhan Sape,
Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) sempat mencuatkan kabar meninggalnya seorang
aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) bernama Immawan Ashary. Sejumlah
kader IMM di Jakarta Sabtu malam lalu, bahkan menggelar malam renungan di depan
Mabes Polri untuk mengenang kepergian Immawan.
Kabar tewasnya Immawan yang ikut aksi di pelabuhan itu akhirnya di klarifikasi
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMM. Ketua Umum DPP IMM Ton Abdillah di kantor DPP
Muhammadiyah di Jakarta kemarin (25/12) menandaskan, tidak ada kader IMM yang
tewas dalam bentrokan itu. Kabar ini dia dapat setelah DPP IMM berkoordinasi
dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) IMM Bima. "Kabar meninggalnya Immawan
itu tidak benar," tandasnya.
"Dari koordinasi kita, Immawan hanya mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya,"
tuturnya. Abdillah mengatakan, perkembangan terakhir posisi Immawan
sedang berada di Mapolresta Bima. Selama di Mapolresta, Immawan sudah
mendapatkan pendampingan dari rekan-rekannya dari DPC Bima.
Pihak DPP IMM berharap, kejadian ini tidak berujung pada upaya kriminalisasi.
Seperti diberitakan sebelumnya, aksi pemblokiran di pelabuhan ini diikuti
sejumlah aktivis mahasiswa. Diantaranya dari IMM, Himpunan Mahasiswa Indonesia
(HMI), dan LMDN (Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi).
Meskipun akhirnya tidak ada korban jiwa di pihak IMM, mereka tetap mengecam
kebrutalan polisi dalam menangani pengunjuk rasa di pelabuhan Sape. Abdillah
berarap, Presiden SBY melalui Kapolri Timur Pradopo harus segera mengusut akar
persoalan bentrokan ini. Dia tidak ingin reputasi polisi di mata masyarakat
terus melorot gara-gara sering berulah brutal. Sebelumnya, polisi diduga
terlibat dalam penanganan konflik perkebunan sawit yang melibatkan perusahaan
dengan masyarakat setempat.
Sumber : JE
0 komentar:
Posting Komentar